Setiap daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah. bupati/walikota, jika Menteri menganggap gubernur atau bupati/walikota secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Detail. Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan - 3 - kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Tugas Bupati dan Wakil Bupati – Bupati dalam hal otonomi daerah adalah sebutan untuk kepala daerah pada tingkat wilayah kabupaten. com - Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu telah menyepakati pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar serentak pada 27 November 2024. ABSTRAK: bahwa untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan. Bupati/Walikota mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui layanan aplikasi Sistem lnformasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) dan e-mutasi. 8. Selain itu, permendagri juga akan mengatur tentang tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan bagi pj kepala daerah. Pemerintah Daerah Provinsi ( Pemprov ), yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. 00 WIB, enam Pj. a. Tata Cara Pelantikan Gubemur, Bupati, dan Walikota; 1. Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa ditetapkan oleh Menteri. Beberapa ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran. 4. 6 Pasal 9 (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dalam bentuk keputusan. (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Rinciannya sebagai berikut: Kepala daerah Kabupaten atau Kota (Bupati atau Walikota) adalah Rp2,1 juta. Lantaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) baru akan digelar serentak di 2024, kursi kepala. go. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota: Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan. Luas wilayah (km²) [24] Jumlah penduduk (2018) [25] Kecamatan. Blambangan Umpu, Way Kanan – Lampung Telp. Wakil Walikota Magelang: Winarti: Bupati Tulang Bawang: Yuli Hastuti: Wakil Bupati Purworejo: Khofifah Indar Parawansa: Gubernur Jawa Timur: 13 Februari 2019. Pasalnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merubah regulasi mengenai pengusulan Penjabat (Pj) Kepala Daerah baik Walikota, Bupati dan Gubernur yang. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, dan kabupaten/kota untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis. Pasal 11 Gubernur, Bupati, dan Walikota yang pengesahan pengangkatannya berdasarkan Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 t entang Pemerintahan Daerah yang tidak memiliki Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota ,Foto Bupati/ Wali Kota Bupati/ Wali Kota Foto Wakil Bupati/ Wali Kota Wakil Bupati/ Wali Kota Mulai Menjabat Selesai Menjabat (Direncanakan) Ref Kabupaten. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah . Presiden saat itu, Dr. Jumlah tersebut belum termasuk jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan; e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkatJudul. Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak. Belum Tersedia. Referensi Lihat pula. 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun. Pasal 5 (1) Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. mengedepankan logika sektoral dan belu. Seorang bupati sejajar kedudukannya dengan walikota, yaitu kepala daerah. Foto Bupati/ Wali Kota Bupati/ Wali Kota Foto Wakil Bupati/ Wali Kota Wakil Bupati/ Wali Kota Mulai Menjabat Selesai Menjabat (Direncanakan) Ref Kabupaten. Keputusan Bupati / Walikota. Daftar kabupaten dan kota di. Ketentuan pemilihan wali kota diatur dalam UU No. (2) Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas. "Mulai. Daftar Bupati/Wakil Bupati: Hani Sopiar Rustam 18 September 2023 Bupati . Status kepala daerah menurut undang-undang. Rahadi Usman, Pontianak – Kalimantan Barat Telp. Berhenti dari jabatannya bagi gubernur, bupati, dan walikota yang mencalonkan diri di daerah lain. Sedangkan. Seluruh kepala daerah tersebut terpilih pada Pilkada serentak 2018 yang digelar. Penerbitan Perpres tersebut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 165 Undang. 180. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, dan perangkat daerah. FAJAR. Bagi Pj gubernur harus pejabat pimpinan tinggi madya (eselon I), untuk bupati dan wali kota harus pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II). Tahun. Bupati Kabupaten Buleleng, Bali, Putu Agus Suradnyana menjadi kepala daerah dengan kekayaan trbanyak keempat. Pemilihan Bupati dan Walikota di tingkat Pengadilan Tinggi dan dapat mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Agung yang putusannya bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Kedua penjabat terpilih mengucapkan janji jabatan sebagai berikut: Demi Allah, saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya, sebagai Penjabat Walikota Yogyakarta/Penjabat Bupati Kulon Progo dengan sebaik. 05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);. 33, LL SETNEG : 11 HLM. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Foto Bupati/ Wali Kota Bupati/ Wali Kota Foto Wakil Bupati/ Wali Kota Wakil Bupati/ Wali Kota Mulai Menjabat Selesai Menjabat (Direncanakan) Ref Kabupaten Agam. Daftar kabupaten dan kota di Banten; Banten; Daftar Ketua DPRD Kabupaten/Kota di Banten. Kemudian, besaran untuk wakil bupati adalah Rp 1,8 juta per bulan. Daftar kabupaten dan kota di Bengkulu; Bengkulu. Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5492/SJ tertanggal 14 September 2022 ini ditujukan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh Indonesia. Terakhir diperbarui pada 26 Mei 2021. Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Dengan demikian, wacana normalisasi jadwal pilkada di 2022 dan 2023 sudah pupus. Kemudian hal tersebut juga diperkuat dengan pihak yang mengangkat ASN dan kepala daerah ( Gubernur, Walikota, dan Bupati) berbeda satu sama lainnya, dimana pengangkatan, pegawai ASN diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU ASN. Pemilihan Bupati dan Walikota di tingkat Pengadilan Tinggi dan dapat mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Agung yang putusannya bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Mengingat : 1. 2017. Di samping itu penguatan peran gubernur sebagai kepala daerah akan dapat memperkuat orientasi pengembangan wilayah dan memperkecil dampak kebijakan desentralisasi. Pemilihan Bupati dan Walikota di tingkat Pengadilan Tinggi dan dapat mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Agung yang putusannya bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2, BN. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 134 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompentensi Staf Ahli KDH”. Lahir di Manado, 25 September 1967. A. Diisi nama jabatan Gubernur/Bupati/Walikota. Peraturan bupati atau walikota/kepala daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundangundangan yang meruapakan peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah kabupaten/kota, yang dibentuk berdasarkan pasal 146 undang-undang no. ADVERTISEMENT. 3. com - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) menargetkan aturan baru pengangkatan penjabat kepala daerah dapat terbit pada Agustus 2022 nanti. COM, SEMARANG - Daftar pejabat pimpinan tinggi pratama Provinsi Jawa Tengah yang memenuhi syarat diusulkan sebagai pejabat Walikota Salatiga, dan pejabat Bupati Banjarnegara, Batang, dan Jepara. com - Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) telah ditetapkan untuk dihelat pada 2024. Beranda. Tahapan pemilihan umum kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015). Suwarti: Wakil Bupati Musi Rawas: 17 Februari 2016: 26 Februari 2021: Hj. bahwa untuk menjamin kesinambungan pembangunan Sulsel memilki banyak obyek wisata bahari dan wisata sejarah, kita bisa melakukan senorkeling di perairan Taka Bonerate dan Pantai tanjung Bira, mengunjungi Benteng Fort Roterdam dan Benteng Somba Opu, selain itu di wilayah Sulsel juga terdapat wisata alam, yaitu Air Terjun di Taman Nasional Bantimurung, dan hamparan karts terbesar kedua di dunia, yaitu berada di Kabupaten Maros dan Pangkep. Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Landasan hukumnya adalah Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. " Kepala pemerintah daerah melaksanakan tugas eksekutif di daerahnya, sedangkan untuk legislatif di daerah diberikan kepada lembaga DPRD . (3)Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 176 pejabat daerah terjerat kasus korupsi sepanjang periode 2004-2022. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Repubfil: Indonesia Tahun 1945; 2. Wali kota adalah kepala daerah kota. 9. Berikut adalah daftar 12 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Kalimantan Barat per 2023. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Provinsi jawa Timur merupakan Provinsi dengan Jumlah Wilayah Administratif terbanyak di seluruh Indonesia, yaitu 29 Kabupaten dan 9 Kota. Bupati dipilih dala…Bupati menjalankan kebijakan yang ditetapkan bersama pihak DPRD kabupaten, sedangkan walikota menjalankan kebijakan yang ditetapkan bersama pihak. Apakah fungsi bupati atau walikota? Bupati, dalam konteks otonomi Daerah di Indonesia adalah sebutan untuk kepala daerah tingkat kabupaten. Referensi Lihat pula. merupakan tanggal pengangkatan sebagai penjabat bupati/walikota. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi. Lamadjido, Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Sigi, Moh. 3. Referensi Lihat pula. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. (c) Gubernur menerbitkan surat pengantar beserta dokumen kelengkapan usulan penggantian Pejabat di. Wilayah administratif NTT terdiri dari 20 kabupaten dan 1 kota, kabupaten dan kota tersebut berada di 7 (tujuh) pulau besar, yaitu Pulau Sumba, Timor, Alor. (2) Bupati dan walikota dipilih oleh anggota DPRD kabupaten/kota secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melantik Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja dan Pj Bupati Kulon Progo siang ini. Bupati Kulon Progo (2017-2022) yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. COM, PALEMBANG - Nama-nama Penjabat (Pj) walikota dan bupati di Sumsel beredar untuk menggantikan kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya. Gubernur DIY Sri Sultan HB X Lantik Pj Wali Kota Yogyakarta dan Bupati Kulon Progo. 72/2005 cukup menyatakan bersedia. Dengan demikian, terdapat 101 kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir pada 2022. Bupati/ Wali Kota Foto Wakil Bupati/ Wali Kota Wakil Bupati/ Wali Kota Mulai Menjabat Selesai Menjabat (Direncanakan) Ref Kabupaten Bantul. Pasal 57 ayat (1) PP 43/2014 menerangkan bahwa jika terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati/walikota mengangkat penjabat kepala desa. Pemeriksaan Pendahuluan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat buktiGubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran. . 16, LN. Seorang bupati kewenangannya sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah kota. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain; 2. Seorang Wali Kota sejajar dengan Bupati , yakni Kepala Daerah untuk daerah Kabupaten . Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan. Dia menjabat sebagai Bupati Kabupaten Buleleng sejak 2012. "Mulai menjabat" merupakan tanggal pelantikan pada awal atau saat berlangsungnya periode kepemimpinan yang sedang berjalan atau untuk penjabat bupati/walikota, merupakan tanggal pengangkatan sebagai penjabat bupati/walikota. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Peraturan. Pengertian Dan Persyaratan Menjadi Wali Kota. Ketentuan . 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Namun, terdapat 170 kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir pada 2023. SRIPOKU. Soalnya, sering dikait-kaitkan dengan dengan kepentingan politik Pilpres dan Pilkada serentak 2024. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo menyebutkan, adanya penjabat gubernur/bupati/walikota yang mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang pemilihannya ditunda hingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, telah diatur dalam Pasal 201 ayat (9) sampai dengan ayat (11) UU Pilkada. Referensi Lihat pula. A. Daftar kabupaten dan kota di Sumatra. 2019. 35 Km2 (BPS 2014). - 3 - 1. Daftar kabupaten dan kota di Papua; Papua;. Usai penggerebakan, keduanya dimintai keterangan lebih jauh tentang keberadaannya di hotel tersebut. Referensi Lihat pula. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara. Home. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI, DAN PENJABAT WALI KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 060 Desa yang lengkap Peraturan Bupati/Walikota dan. Pjs Bupati/Walikota berasal dari pejabat eselon II (pimpinan pratama) dari pemerintah provinsi atau dalam situasi tertentu dimungkinkan diambil dari eselon II pusat. id, Provinsi Bali memiliki 8 kabupaten, 1 kotamadya, 57 kecamatan, 80 kelurahan, dan 636 desa. TRIBUNJATIMTIMUR. css]} Unduh Keputusan Menteri PANRB. Dilansir laman tarubali. Foto Bupati/ Wali Kota Bupati/ Wali Kota Foto Wakil Bupati/ Wali Kota Wakil Bupati/ Wali Kota Mulai Menjabat Selesai Menjabat. Beranda; Profil. 838. Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 menjelaskan tentang tugas, wewenang, dan kewajiban dari Kepala Daerah, khususnya. Liputan6. Sedangkan wali kota merupakan seorang yang memimpin di sebuah perkotaan dan biasanya memiliki cakupan sempit karena hanya menjangkau. Daftar Bupati/Wakil Bupati: Mahdi Efendi : 11 Oktober 2022 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (“Pilkada”) adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam pemanfaatan fungsi staf ahli bupati bidang pemerintahan, hukum dan politik. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah” dengan baik dan benar. Kepala daerah adalah Bupati/Walikota setempat; 4. 7. Walikota yang satu ini sudah dikenal luas di Indonesia. Foto Bupati/ Wali Kota Bupati/ Wali Kota Foto Wakil Bupati/ Wali Kota Wakil Bupati/ Wali Kota Mulai Menjabat Selesai Menjabat (Direncanakan) Ref Kabupaten. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik. Kabupaten No. JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES. jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), diubah sebagai berikut: 1. Bupati dan walikota yang semata-mata sebagai (Bupati/Walikota) sesuai yang dibebankan oleh Undang-undang. Telepon : (0251) 8754733, 8758605. Surat Menteri PANRB Kepada Walikota KDH Se-Indonesia Perihal Keputusan Menteri PANRB Nomor 409 Tahun 2019 Tentang Standar Kompetensi. Adapun gaji pokok wakil wali kota atau bupati Rp 1,8 juta. 5. Sebagai salah satu prasayat untuk mengikuti seleksi. com - Sebanyak 24 gubernur dan 248 bupati/wali kota bakal habis masa jabatannya jelang tahun 2024. 4, Wonogiri – Jawa Tengah Telp. Intruksi Bupati / Walikota. Mekanisme pengusulan sampai pelantikan calon tersebut juga akan diatur secara detail baik untuk pj gubernur maupun pj bupati atau wali kota. . (0723) 461001 Fax. jenis/bentuk peraturan: undang-undang: pemrakarsa: pemerintah pusat: nomor: 10: tahun: 2016: tentang: perubahan kedua atas undangundang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menjadi undangundangTahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 14 Juli 2020 berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang• Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga perlu ditetapkan menjadi Undang-Undang. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Ac ara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak Tahun 2018 bagi Para Advokat se-Indonesia (Angkatan I) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi , Cisarua, 23 Januari 2017. Suap diduga diberikan agar Kabupaten Bogor memperoleh opini Wajar Tanpa. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 132A ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,Gubernur Khofifah Indar Parawansa resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan enam Pj Bupati untuk kabupaten hari ini, Minggu (24/9/2023). (3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikotameliputi: a. 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI. Mulai menjabat bupati pada usia 42 tahun. Mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), gubernur, bupati, wali kota dan masing-masing wakilnya merupakan pejabat negara. COM, PALEMBANG - Pelantikan 7 Penjabat (Pj) Walikota dan Bupati di Sumsel dijadwalkan pada 18 September 2023 langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru. Rahadi Usman no. Jenis. Dari jumlah itu, 101 kepala daerah akan lengser dari kursi kepemimpinannya tahun 2022 ini, dan sisanya di 2023. Pasal 37 ayat (6) hanya menyebutkan “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”. Daftar Bupati/Wakil Bupati: Suardi Saleh: Aska Mappe: 26 Februari 2021Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Foto Bupati/ Wali Kota Bupati/ Wali Kota Foto Wakil Bupati/ Wali Kota Wakil Bupati/ Wali Kota Mulai Menjabat Selesai Menjabat (Direncanakan) Ref Kabupaten Majene. MH.